Perpustakaan Desa Sebagai Motor Penggerak Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Pedesaan di Provinsi Kalimantan Barat

Banyak orang mengira bahwa perpustakaan hanyalah tempat membaca yang di dalamnya berjejer rak-rak berisi buku yang ditata sedemikian rupa, dikunjungi oleh para kutu buku yang haus akan ilmu pengetahuan melalui buku, kadang-kadang dikunjungi ramai-ramai oleh sekelompok masyarakat tertentu untuk melakukan survei kunjungan atau sekedar untuk melihat-lihat saja. Pandangan tersebut tak sepenuhnya salah. Karena banyak perpustakaan di Indonesia yang bernasib demikian, angka kunjungan yang tinggi didominasi oleh siswa-siswi TK/PAUD atau Sekolah Dasar yang dikoordinir oleh guru dalam program Pembelajaran Pengenalan Perpustakaan.

Stigma “kurang positif” tak berlaku bagi perpustakaan-perpustakaan yang mampu mentransformasikan diri menjadi “perpustakaan bergerak” yang mampu memenuhi kebutuhan literasi masyarakat yang dilayaninya, bahkan mampu menjawab kebutuhan dan persoalan-persoalan sosial di masyarakat seperti masalah perekonomian masyarakat. Perpustakaan yang juga berfungsi sebagai penggerak perekonomian masyarakat biasanya disebut dengan istilah “Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial”. Perpustakaan yang demikian jumlahnya tidak sedikit. Jika kita masukkan kata kunci “Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial” di mesin pencarian “mbah google”, maka akan muncul banyak perpustakaan yang telah berhasil melaksanakan program-program produktif dan inovatif demi mensejahterakan kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya. Salah satunya adalah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang 2 tahun belakangan ini (2020 dan 2021) diakui secara nasional telah berhasil mengimplementasikan Program Perpustakaan Berbasis Inklusi sosial.

Di Tahun 2021 lalu, ada 40 Perpustakaan Umum Daerah Kab/Kota di Indonesia yang dinobatkan sebagai Perpustakaan Terbaik dalam Peer Learning Meeting 2021 Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas), yaitu:

1. Kab. Siak
2. Kab. Musi Banyuasin
3. Kab. Pesisir Selatan
4. Kab. Bangka
5. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) 
6. Kab. Magetan
7. Kab. Lombok Tengah
8. Kab. Banggai Kepulauan
9. Kab. Lombok timur
10. Kab. Jepara
11. Kab. Sumbawa Barat
12. Kab. Magelang
13. Kab. Bengkalis
14. Kolaka utara
15. Kab. Kudus
16. Kab. Aceh Tengah
17. Kab. Gorontalo
18. Kab. Parigi
19. Kab. PDairi
20. Kab. Luwu Utara
21. Kab. Batanghari
22. Bangka Tengah
23. Belitung
24. Kota Sukabumi
25. Lima Puluh Kota
26. Kab. Bangka barat
27. Kab. Tanggamus
28. Kab. Purwakarta
29. Kab. Sukamara
30. Kab. Maros
31. Kab. Ngawi
32. Kab. Musi Rawas
33. Kab. Murung Raya
34. Kab. Kapahyang
35. Kab. Trenggalek
36. Kab. Kota Waringin Barat
37. Kab. Hulu Sungai Utara
38. Kab. Bulukumba
39. Kab. Blora
40. Kab. Bireun

Selain tingkat kabupaten/kota, Perpustakaan Nasional dalam acara tersebut juga memberikan apresiasi kepada perpustakaan tingkat desa dan kelurahan yang dianggap mampu menerapkan Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Dari 83.381 desa/kelurahan yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia dan dari sekian banyak yang sudah memiliki perpustakaan desa/kelurahan, ada 78 perpustakaan tingkat desa/kelurahan yang menyandang Perpustakaan Terbaik, yaitu:

1. Perpustakaan Desa Kelurahan Cisarua, Kota Sukabumi
2. Perpustakaan Desa Bukit Harapan, Kabupaten Batanghari
3. Perpustakaan Desa Cendil, Kabupaten Belitung Timur
4. Perpustakaan Desa Tulakan, Kabupaten Jepara
5. Perpustakaan Desa Mandiangin, Kabupaten Siak
6. Perpustakaan Desa Watu, Kabupaten Bone
7. Perpustakaan Desa Sekar Biru, Kabupaten Bangka Barat
8. Perpustakaan Desa Jirak, Kabupaten Musi Banyuasin
9. Perpustakaan Desa Kubu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan
10. Perpustakaan Desa Argosigemerai, Kabupaten Teluk Bintuni
11. Perpustakaan Desa Kambuno, Kabupaten Bulukumba
12. Perpustakaan Desa Pangkan, Kabupaten Barito Timur
13. Perpustakaan Desa Temurejo, Kabupaten Blora
14. Perpustakaan Desa Batuah, Kabupaten Barito Timur
15. Perpustakaan Desa Kamal, Kabupaten Bangkalan
16. Perpustakaan Desa Delod Peken, Kabupaten Tabanan
17. Perpustakaan Desa Sambiut, Kabupaten Banggai Kepulauan
18. Perpustakaan Desa Padang Kedondong, Kabupaten Kaur
19. Perpustakaan Desa Taeh Bukik, Kabupaten Lima Puluh Kota
20. Perpustakaan Desa Masda Makmur, Kabupaten Rokan Hulu
21. Perpustakaan Desa Nglobo, Kabupaten Blora
22. Perpustakaan Desa Buluagung, Kabupaten Trenggalek 
23. Perpustakaan Desa Alakasing, Kabupaten Banggai Kepulauan 
24. Perpustakaan Desa Air Nanang, Kabupaten Seram Bagian Timur
25. Perpustakaan Desa Siguntur, Kabupaten Dharmasraya
26. Perpustakaan Desa Puput, Kabupaten Bangka Barat 
27. Perpustakaan Desa Sepang, Kabupaten Gayo Lues
28. Perpustakaan Desa Arusu, Kabupaten Luwu Utara
29. Perpustakaan Desa Danau Usung, Kabupaten Murung Raya
30. Perpustakaan Desa Plosorejo, Kabupaten Blitar
31. Perpustakaan Desa Desa Harapan Jaya, Kabupaten Morowali
32. Perpustakaan Desa Karanganyar, Kabupaten Trenggalek
33. Perpustakaan Desa Loram Wetan, Kabupaten Kudus
34. Perpustakaan Desa Martajasah, Kabupaten Bangkalan
35. Perpustakaan Desa Jati Kulon, Kabupaten Kudus
36. Perpustakaan Desa Lambuno, Kabupaten Kolaka Utara
37. Perpustakaan Desa Ketap, Kabupaten Bangka Barat
38. Perpustakaan Desa Janggalan, Kabupaten Kudus 
39. Perpustakaan Desa Jago, Kabupaten Lombok Tengah
40. Perpustakaan Desa Semparu, Kabupaten Lombok Tengah
41. Perpustakaan Desa Resam Lapis, Kabupaten Bengkalis 
42. Perpustakaan Desa Yayasan, Kabupaten Pulau Morotai
43. Perpustakaan Desa Pagutan, Kabupaten Lombok Tengah
44. Perpustakaan Desa Rambah Muda, Kabupaten Rokan Hulu
45. Perpustakaan Desa Desa Air Belo, Kabupaten Bangka Barat
46. Perpustakaan Desa Sengkerang, Kabupaten Lombok Tengah
47. Perpustakaan Desa Jangkang, Kabupaten Bengkalis
48. Perpustakaan Desa Kanoman, Kabupaten Tanggamus
49. Perpustakaan Desa Kuala Alam, Kabupaten Bengkalis
50. Perpustakaan Desa Belo, Kabupaten Soppeng
51. Perpustakaan Desa Muara Kelantan, Kabupaten Siak
52. Perpustakaan Desa Cot Jambo, Kabupaten Aceh Besar
53. Perpustakaan Desa Badau, Kabupaten Belitung
54. Perpustakaan Desa Air Batu Buding, Kabupaten Belitung
55. Perpustakaan Desa Dawuhan, Kabupaten Brebes
56. Perpustakaan Desa Ulaweng Cinnong, Kabupaten Soppeng
57. Perpustakaan Desa Manuk, Kabupaten Ponorogo
58. Perpustakaan Desa Umpu Kencana, Kabupaten Way Kanan
59. Perpustakaan Desa Sungai Pua, Kabupaten Agam
60. Perpustakaan Desa Gladagsari, Kabupaten Boyolali
61. Perpustakaan Desa Lubuk Basung, Kabupaten Agam
62. Perpustakaan Desa Rambung Sialang Tengah, Kabupaten Serdang Bedagai
63. Perpustakaan Desa Lambirah, Kabupaten Aceh Besar
64. Perpustakaan Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang
65. Perpustakaan Desa Krueng Lamkareung, Kabupaten Aceh Besar
66. Perpustakaan Desa Bukit Sembilan, Kabupaten Kampar
67. Perpustakaan Desa Rambung Sialang Hulu, Kabupaten Serdang Bedagai
68. Perpustakaan Desa Mentawak, Kabupaten Belitung Timur
69. Perpustakaan Desa Sakra, Kabupaten Lombok Timur
70. Perpustakaan Desa Aik Madu, Kabupaten Belitung Timur
71. Perpustakaan Desa Mayang, Kabupaten Belitung Timur
72. Perpustakaan Desa Manggopoh, Kabupaten Agam
73. Perpustakaan Desa Kimak, Kabupaten Bangka
74. Perpustakaan Desa Sariak, Kabupaten Agam
75. Perpustakaan Desa Muntang, Kabupaten Purbalingga
76. Perpustakaan Desa Pemali, Kabupaten Bangka
77. Perpustakaan Desa Laboy Jaya, Kabupaten Kampar
78. Perpustakaan Desa Tellulimpoe, Kabupaten Soppeng

Dari daftar di atas, bukan berarti Perpustakaan Daerah tingkat/kabupaten/kota dan Perpustakaan Desa/Kelurahan yang tidak menang belum menerapkan Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Penghargaan tersebut dimaksudkan untuk memompa semangat bagi perpustakaan untuk terus maju mengembangkan model perpustakaan yang dekat dengan masyarakat dan memiliki dampak positif langsung bagi masyarakat khususnya kesejahteraan di bidang ekonomi. Nama-nama yang tertera di atas dapat dijadikan contoh nyata bagaimana program inklusi sosial diterapkan dan dijalankan di tengah masyarakat pedesaan. Perlu kiranya menggunakan “jurus ATM”; Ambil, Tiru dan Modifikasi untuk diterapkan di tengah masyarakat yang memiliki karakter berbeda di masing-masing daerah. 

Dari nama-nama peraih penghargaan tersebut di atas, tak ada satupun berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat dijadikan evaluasi agar ke depannya perpustakaan-perpustakaan daerah/kota serta perpustakaan desa dan kelurahan yang tersebar di “bumi khatulistiwa” dapat bertengger dan mendominasi peraih penghargaan terbaik. Bukan tidak mungkin, karena gerakan literasi yang berada di Kalimantan Barat sudah mulai menggeliat dan menjadi perhatian banyak pihak baik dari masyarakat umum, akademisi, pegiat literasi maupun pengampu kebijakan mulai dari Kepala Desa hingga pemerintah provinsi. 

Minat baca dan kehausan akan informasi yang bermanfaat yang dimiliki masyarakat Kalimantan Barat tidaklah rendah seperti yang dikira banyak orang, terbukti Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) baru-baru ini meletakkan Kalimantan Barat di urutan ke 8 dari 34 provinsi di Indonesia.  Kalimantan Barat memperoleh skor 3,58, sementara peringkat pertama diduduki Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapat skor literasi digital tertinggi, yaitu 3,7. Skor tersebut diukur dari 4 hal yaitu: kecakapan digital, etika digital, keamanan digital dan budaya digital.

Potensi di atas tentu dapat dijadikan modal bagi Provinsi Kalimantan Barat untuk terus memacu keberlangsungan budaya literasi di masyarakat dengan cara mengembangkan perpustakaan-perpustakaan yang sudah ada, menggairahkan serta memakmurkan kembali perpustakaan-perpustakaan yang dianggap “hidup segan, mati tak mau” atau membangun perpustakaan-perpustakaan baru di pedesaan yang belum memiliki perpustakaan. Disadari atau tidak, keberadaan perpustakaan di tengah masyarakat desa merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh pelaksana Undang-undang, lantaran keberadaan perpustakaan di setiap desa telah dicantumkan dan diwajibkan dalam Undang-undang Perpustakaan.

Tak sekadar melaksanakan amanat Undang-undang saja, jika setiap desa di Kalimantan Barat memiliki 1 perpustakaan, dan Perpustakaan-perpustakaan Desa tersebut tumbuh dan berkembang menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial, maka dapat dipastikan pembangunan sumber daya dan pembangunan ekonomi masyarakat akan segera terwujud di Provinsi Kalimantan Barat. Atau jika cita-cita “1 desa 1 perpustakaan” tersebut cukup sulit untuk diwujudkan karena berbagai macam aral yang melintang, anggap saja 500 dari 2.130 desa dan kelurahan telah memiliki Perpustakaan Desa dan kelurahan yang berstandar nasional dan tersebar di 12 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Kalimantan Barat, maka sudah pasti akan menjadi pendorong naiknya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Provinsi Kalimantan Barat yang di Tahun 2021 kemarin masih bertengger di posisi 5 terbawah secara nasional. Terealisasinya program 500 “kampung literasi” di seluruh Kalimantan Barat tersebut pun juga tidak akan terealisasi tanpa dukungan, kerjasama serta aksi nyata dari semua pihak khususnya pemangku kebijakan. Perlu kebijakan masif dan terstruktur untuk mewujudkannya. Dengan niat baik dan penuh tanggung jawab, keinginan menjadikan Perpustakaan Desa sebagai “Motor Penggerak Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Pedesaan” di Provinsi Kalimantan Barat pasti akan terwujud.

Program dan inovasi apa saja yang dapat dilakukan oleh Perpustakaan Desa di Kalimantan Barat untuk dapat mengimplementasikan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial? Bapak/Ibu dapat membacanya di tulisan berikutnya

Chat WhatsApp Kirim SMS Telpon

Tokopedia Shopee Bukalapak Blibli Lazada

Berbagi :